Jakarta – PelitaSemesta.com — Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli), Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H., secara resmi mengangkat Bambang Wahyu Widodo, S.H., M.H. sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Provinsi Jawa Timur.
Pengangkatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 100/SK/AHLI/IV/2026 tentang Pengangkatan Koordinator Wilayah (Korwil) Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan di Jakarta pada 9 April 2026.
Dalam pertimbangannya, Presiden Petisi Ahli menegaskan bahwa pengangkatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja di daerah. Keberadaan Koordinator Wilayah dinilai penting untuk mengoordinasikan kegiatan organisasi di tingkat provinsi secara lebih terstruktur dan terarah.
“Penunjukan Korwil merupakan langkah strategis dalam memperkuat konsolidasi organisasi serta memperluas peran Petisi Ahli di daerah,” demikian tertuang dalam pertimbangan Surat Keputusan tersebut.
Sebagai Koordinator Wilayah Jawa Timur, Bambang Wahyu Widodo memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mengoordinasikan kegiatan organisasi di wilayahnya, melaksanakan program kerja sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta membangun sinergitas dengan aparat penegak hukum, lembaga negara, dan organisasi profesi hukum lainnya.
Selain itu, Korwil juga wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Presiden Petisi Ahli serta menjaga nama baik dan kehormatan organisasi. Dalam struktur organisasi, Koordinator Wilayah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia.
Dengan pengangkatan ini, diharapkan Petisi Ahli semakin memperkuat eksistensi dan kontribusinya dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, dan berintegritas di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Presiden Petisi Ahli, Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan terus mendorong sinergi dengan seluruh elemen penegak hukum guna mewujudkan sistem hukum Indonesia yang lebih baik. (DTT)
- 
- 