Padangsidimpuan, Pelitasemeata. com – Inspektorat Kota Padangsidimpuan tengah menjadi fokus perhatian menyusul pengaduan masyarakat terkait pengelolaan anggaran pemeliharaan gedung Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tahun anggaran 2024 senilai Rp 3,79 miliar.
Pengaduan ini mengangkat dugaan ketidaksesuaian alamat perusahaan pemenang tender yang tertera dalam kontrak, yang diduga tidak valid atau fiktif.
Kepala Inspektorat, Sulaiman Lubis S.E, menjelaskan bahwa proses audit bersama Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) dan aparat penegak hukum masih tertunda akibat keterbatasan personil dan agenda kerja yang padat, Kamis, 15 Agustus 2025.
Ketua DPP LSM Masyarakat Sumatera Tenggara (MASTENGG), Borkat S.Sos, memberikan apresiasi atas respons Inspektorat terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan pada 12 Januari 2025. Namun, Borkat juga mengungkapkan keprihatinan terkait alamat perusahaan CV. Jasa Mandiri Bersama, pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 3.791.714.498,87, yang beralamat di Jl. Teladan 9/11 Medan, Sumatera Utara, yang setelah dilakukan investigasi ternyata diduga tidak valid.
Ia menyoroti pentingnya prosedur verifikasi lokasi yang lebih ketat oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Padangsidimpuan sebelum menetapkan pemenang tender.
Sulaiman Lubis menegaskan, “Setiap pengaduan masyarakat yang diterima inspektorat pasti ditanggapi, meskipun terkadang keterbatasan personil menyebabkan pelaksanaan audit menjadi tertunda.”
Ia menambahkan bahwa Unit II Tipikor Polda Sumatera Utara, Polres Kota Padangsidimpuan, dan Kejaksaan Negeri telah meminta Inspektorat untuk melibatkan BPKP dalam audit langsung di RSUD. Hasil audit akan disampaikan kepada pihak Tipikor untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
Sulaiman juga mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu hasil audit dan menghargai peran aktif masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yang mendorong peningkatan kinerja Inspektorat. “Biarlah oknum-oknum yang meragukan kinerja kami, cukup Allah SWT yang mengetahui,” ujarnya.
- 
- 