Jakarta- PelitaSemesta.com – Isaias Douw Ketua Tim Pemekaran Papua Tengah mengatakan perjuangan yang begitu panjang untuk mewujudkan terealisasinya pembangunan perkantoran Gubernur Papua Tengah di Nabire, namun saya tersisih dan teraniaya, ulah dari beberapa oknum.
Peta lokasi yg udah di berikan kepala suku wate kepada saya, yang menjadi hak milik saya jangan ada rekayasa demi kepentingan politik, saat ini pertarungan perpolitikan udah selesai, sekarang saya menuntut hak agar dilaksanakan pembayaran ganti rugi lahan saya seluas 73 hektare, sesuai dengan peta BPN terletak di titik koordinat yang tertera dalam berkas, ungkap Isaias Douw di Jakarta, Jumat ( 7/2/25 )di ruang lobby Gedung A Kementerian Dalam Negeri.
Saya tetap berpegang pada surat penyerahan tokoh adat kepala suku wate, walapun saya sampai dua kali membayar ganti rugi lahan tersebut sebab pergantian kepala suku yang baru, karena kepala suku yang lama meninggal dunia, tetap harus saya bayar pelepasan haknya kepada kepala suku yang baru.
Sesuai data yang ada pada saya, pertama saya bayar pada tanggal 6 maret 2008, dan pembayaran kedua pada tanggal 09 Maret 2011 dengan lokasi peta yang sama sesuai titik koordinat.
Kepala suku yang pertama Albert Raiki, setelah Albert Raiki Meninggal diganti dengan Alex raiki dan tetap diadakan pembayaran pelepasan hak tanah adat, cuman biaya administrasi yang beda nilai nya.
Dan saya berharap agar ukuran lahan ditinjau kembali sesuai dengan ukuran yang telah disepakati dengan Kepala suku hak ulayat (kepala suku wate)
Saya sebagai tokoh masyarakat dan juga ketua tim pemekaran Papua Barat tidak selayaknya mereka memperlakukan saya demikian, keluhannya Isaias Douw dengan nada kesal.
Politik kotor yang mereka lakukan terhadap saya dan juga batas lahan berobah robah, tidak sesuai dengan batas yang di sepakati oleh tokoh tokoh adat, saya berharap kepada mendagri agar mengembalikan ke titik awal sesuai dengan peta yang ada pada dan titik koordinat nya, harapnya dengan sangat.
Dalam hal ini agar kiranya Mendagri bapak Tito Karnavian kembalikan batas sesuai dengan perencanaan awal, lahan perkantoran Gubernur Papua Tengah, seluruhnya telah di ganti rugi, kenapa lahan saya belum juga di bayar.
Dalam perencanaan awal luas lahan 75 hektare semasa saya Bupati Nabire, setelah berganti Bupati perencanaan berubah sehingga luas lahan perkantoran menjadi 300 hektare, dan lahan yang 227 hektare telah di bayarkan kepada masyarakat pemilik lahan, ada apa lahan saya yang 73 hektare tidak dibayar.
Pelepasan hak atas tanah adat dari kepala suku wate kepada saya dari titik koordinat, p1. 77136.157.1120785.12 ke titik koordinat p.8.73839.189.1116992.886 sepanjang 5 km
Titik koordinat p.8.73839.189.1116992.886 ke p7. 75494.412,1115495.303 panjang 1,220 km.
p7. 75494.412,1115495.303 ke titik koordinat p6.77151.165, 1119256.8 panjang 3 km.
p6.77151.165, 1119256.8 ke titik koordinat p5. 77151.165, 1119256.8 panjang 1km.
p5. 77151.165, 1119256.8 ke titik koordinat p4. 77294.189, 1120337.01 panjang 1km.
p4. 77294.189, 1120337.01 ke titik koordinat p3. 77294.189,1120337.01 sepanjang 800 meter.
p3. 77294.189,1120337.01 ke titik koordinat p2. 77432.499, 1120506.406 panjang 300 meter.
p2. 77432.499, 1120506.406 ke titik koordinat p1. 77136.157,1120785.12 sepanjang 500 meter.
Dewan Pimpinan Pusat Rampas Setia 08 Berdaulat di jakarta menjadi jalan satu satunya harapan saya agar saya mendapatkan hak saya ujar Isaias Douw kepada awak media di Jakarta Jum’at (7/2/25), di ruang lobi gedung B kementerian dalam negeri, di sela penyampaian berkas dari Rampas.
Saya telah memberikan kuasa penuh kepada Ketua Umum DPP Rampas Setia 08 Berdaulat T. Helmi dan Nurhayati Pengurus DPP Rampas Setia 08 Berdaulat.
Ketua Umum DPP Rampas Setia 08 Berdaulat T. Helmi melalui Nurhayati meminta kepada Bapak Tito Karnavian agar segera menyahuti surat kami yang masuk di dalamnya sudah jelas di paparkan segala sesuatu nya yang menyangkut permasalahan Bapak Iasias Dou lahan yang mau di jadikan lokasi Perkantoran Gubernur Papua Tengah, karena kami tahu persis bagaimana perjuangan pak Isaias dalam melakukan kegiatan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat semasa beliau menjabat jadi Bupati Nabire.
Terutama dalam pemenangan bapak Presiden Prabowo beliau cukup banyak berkorban, menghadapi kecurangan yang dilakukan Bupati saat itu, wajar kami Rampas setia 08 berdaulat garda terdepannya Bapak Prabowo, Wajar dan wajib kami membantu beliau yang terzhalimi. dikriminalisasi.
Bapak Isaias Dow adalah ketua tim pemenangan Prabowo – Gibran dengan hasil 78 ℅ cukup gemilang.
Maka dengan ini kami sangat bermohon segera dibayarkan ganti rugi lahan yang 73 hektare tersebut. 
Datuk Angku Rajo Pangulu turut meminta kepada bapak tito karnavian agar segera merealisasikan ganti rugi lahan itu, jangan lupa beliau Isaias Douw adalah ujung tombak kami untuk mensejahterakan masyarakat Papua Tengah, yang mana hasil kerja di dalam pemenangan Presiden beliau menghasilkan persentase yang gemilang.
Saya juga ring satunya pak presiden, jadi harapan saya sudah selayaknya Bapak Isaias Douw diangkat jadi wamen dari hasil pencapaiannya, koq malah lahan nya tidak di ganti rugi.
Sementara kita ketahui beliaulah pahlawan pemekaran Papua Tengah, jangan ada yang jadi pahlawan kesiangan dalam pencapaian ini, Ungkap Angku Rajo Pangulu dengan tegas. (Erijon Damanik)
